Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Koperasi dan UKM Aceh meminta agar seluruh usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di daerahnya untuk masuk dalam e-katalog lokal, agar produk-produk bisa lebih produktif dan berdaya saing.
“Kita sedang mendorong seluruh UMKM untuk mendaftarkan dalam e-kalatog lokal, mudah-mudahan ini bisa terwujud dan akan dilakukan evaluasi secara bertahap,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Aceh Azhari di Banda Aceh, Jumat.
Ia menyebut hingga saat ini tercatat sebanyak 325.000 unit UMKM di provinsi berjulukan Tanah Rencong itu, yang terbagi atas usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah tersebar di seluruh daerah.
Baca juga: Aceh berupaya lahirkan 1.600 pengusaha pemula guna hidupkan UMKM
Saat ini, kata dia, kementerian terkait sedang melakukan pendataan ulang UMKM di seluruh Tanah Air untuk memiliki basis data tunggal secara nasional, sehingga menjadi instrumen bagi pemerintah dalam menentukan arah kebijakan.
“Jadi kalau sudah ada datase tunggal secara nasional, maka akan mudah mengambil setiap kebijakan pemerintah untuk mendorong pembinaannya. Di Aceh pendataan ulang ini sudah mencapai 40 persen,” katanya.
Ia menjelaskan kehadiran e-katalog lokal merupakan sebagai salah satu skema pemerintah dalam memberdayakan produk-produk lokal, karena pelaku UMKM bisa langsung menawarkan produk barang dan jasa kepada pemerintah.
Baca juga: 30 persen UMKM di Aceh sudah masuk ekosistem digital
Apabila penyerapan produk lokal melalui belanja pemerintah dapat dilakukan secara optimal, maka akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
Menurut Azhari, pihaknya akan memberi pendampingan kepada para pelaku UMKM yang masih lemah dalam penguasaan teknologi, dalam hal mendaftarkan usahanya dalam e-katalog lokal.
“Harapan kita semua UMKM bisa menyesuaikan diri dengan sistem digital, supaya proses pemasaran lebih luas, terjangkau,” katanya.
Sebelumnya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa mengatakan pemerintah menargetkan 2 juta UMKM lokal akan masuk e-katalog Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2023.
Baca juga: Akademisi minta Pemerintah Aceh intervensi pemasaran produk UMKM
Ia mengatakan LKPP akan menjadi semacam e-dagang atau lokapasar bagi pemerintah pusat dan daerah dalam pengadaan barang dan jasa.
Selain itu pemerintah juga tengah menggencarkan agar UMKM meluncur pada pemasaran digital, salah satunya melalui e-katalog LKPP.
Dengan transformasi digital, selain bermanfaat bagi UMKM, lanjutnya, pemerintah juga dapat meningkatkan kualitas belanja karena mekanisme pengadaan barang dan jasa akan lebih transparan dan meminimalisir risiko pelanggaran.
"Supaya tidak ada duplikasi belanja yang itu-itu saja, dari setiap APBN ke APBN dan dari setiap APBD ke APBD," ujar Suharso Monoarfa.
Ia menyatakan dorongan bagi UMKM masuk ke e-katalog LKPP juga merupakan bentuk keberpihakan kepada produk dalam negeri.
