PJ Gubernur minta seluruh wali kota tanam pohon

Jakarta (ANTARA) - Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta kepada seluruh Wali Kota untuk menanam pohon guna mengantisipasi serta upaya pencegahan terjadinya banjir di DKI Jakarta.

"Dalam memasuki musim penghujan, saya meminta kepada seluruh wali kota untuk menanam pohon sebanyak-banyaknya, nanti untuk titiknya dimana saja," kata Heru di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, Selasa.

Heru juga menyebutkan jumlah pohon yang harus ditanam sekitar 600 hingga 1.000 pohon dan penanaman pohon tersebut diberi waktu selama satu bulan.

"Seperti kemarin Wali Kota Jakarta Timur melakukan penanaman pohon di Becakayu dan saya kasih waktu satu bulan," kata Heru.

Heru juga mengatakan, para wali kota bisa melaporkan jika sudah menanam pohon dengan jumlah yang ditanam.

Setelah itu, nantinya bakal dilakukan penanaman lagi di titik-titik tertentu dan boleh diusulkan dimana saja tempatnya.

"Nanti kalau sudah tertanam 600 hingga seribu pohon bapak-bapak bisa melaporkan saya, setelah itu tanam kembali pohon di titik tertentu," imbuhnya.

Sebelumnya, Heru juga meminta kepada wali kota, camat hingga lurah untuk tidak mengajukan cuti selama musim penghujan guna antisipasi terjadinya banjir DKI Jakarta.

"Hari ini kita memasuki musim hujan, saya minta kepada seluruh jajaran para Wali Kota untuk tidak mengambil cuti, untuk tidak ke luar kota," ungkap Heru.

Selain itu, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta dan Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta diminta merilis imbauan dan pemberitahuan menghindari melintas di jalan tertentu apabila terjadi hujan lebat.

Pada Januari hingga Februari 2023 untuk merilis dan mengimbau berdasarkan analisa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).

"Ketika nanti Januari hingga Februari hujan lebat, tolong Kepala Badan Penanggulangan Bencana untuk merilis misalnya antara lain dengan dinas perhubungan, imbau kami berdasarkan analisa BMKG," katanya.

Salah satu yang dia tekankan untuk mengatasi dampak perubahan iklim tersebut adalah perlunya upaya mitigasi dan adaptasi.

Terkait mitigasi, kata dia, PBB dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong agar tidak ada lagi pengoperasian pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) yang baru. PBB juga mendorong pengurangan penggunaan energi berbahan bakar fosil dan mendorong penggunaan energi baru dan terbarukan (EBT).

Menurut Armida, untuk mengurangi dampak perubahan iklim, UNESCAP mendorong negara-negara di Asia-Pasifik untuk berkomitmen mempercepat penurunan gas rumah kaca.

UNESCAP membantu negara-negara di Asia Pasifik untuk merencanakan transisi energi dari penggunaan energi berbahan bakar fosil ke EBT, katanya.

"Jadi kami membantu negara-negara tersebut dalam membuat rencana transisi energi 15 hingga 20 tahun ke depan supaya tercapai net zero pada 2050," kata Armida.

Untuk negara kepulauan seperti Indonesia, kata di, UNESCAP juga mendorong peningkatan absorpsi dengan penghentian laju deforestasi dan penanaman pohon sehingga jumlah pohon yang ditanam lebih banyak daripada jumlah pohon yang ditebang.

Ia juga menggarisbawahi pentingnya pelestarian hutan bakau agar dapat menyerap banyak gas rumah kaca dan menyorotinya perlunya upaya adaptasi oleh masyarakat.

"Jadi kita juga harus mempersiapkan masyarakat supaya siap, sehingga mereka tidak membabat hutan, dan juga mengurangi sampah," kata Armida.