Kadin minta Pemerintah Aceh terapkan investasi hijau

Banda Aceh (ANTARA) - Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Aceh M Iqbal meminta pemerintah untuk menggalakkan dan menerapkan investasi hijau sebagai upaya bersama mempertahankan kelestarian lingkungan hidup di provinsi tersebut.
mega
"Untuk menjaga lingkungan hidup tidak rusak, dan sisi lain juga kita perlu investasi guna menampung lapangan kerja dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, maka di Aceh harus investasi hijau," katanya di Banda Aceh, Jumat.

Sektor pertambangan, ujar dia, harus segera dilakukan peralihan dari fosil ke energi terbarukan dan salah satunya adalah memanfaatkan air untuk sumber listrik. 

"Di Aceh punya potensi energi listrik dari sumber air yang diperkirakan mencapai 5.000 megawatt," katanya menambahkan.

"Kalau saja potensi air itu digerakkan menjadi sumber listrik, maka saya yakin jika tidak dibeli oleh PT PLN maka bisa saja dijual ke Singapura atau Malaysia," katanya.

Di pihak lain, Iqbal menjelaskan melalui konsep investasi hijau di sektor pertambangan itu nantinya Pemerintah Aceh setiap tahunnya untuk menggerakkan program reboisasi (penghijauan).

"Pembangunan waduk untuk menampung air dan juga mencegah banjir, sisi lain intensifkan program reboisasi sebagai sumber air," kata dia menambahkan.

Kemudian, usaha-usaha pertambangan minyak yang  dilakukan secara ilegal sehingga  ada yang sampai menelan korban jiwa dari aktivitas pengeboran tersebut juga harus ditutup.

Jika tidak ditutup, Iqbal meminta Pemerintah Aceh melalui Badan Pengelolaan Migas Aceh (BPMA) dan PT Pertamina agar mengadvokasi, dan memberikan pelatihan kepada masyarakat terkait teknis dan keamanan dalam melakukan aktivitas pengeboran.

"Setiap tahun ada korban jiwa dari aktivitas pengeboran sumur minyak ilegal oleh oknum warga seperti di Aceh Timur. Karena itu kasusnya berulang kali terjadi, maka masyarakat harus diberi pengetahuan dan pemahaman," kata Ketua Kadin Aceh M Iqbal.

Selanjutnya, ia juga menyarankan Pemerintah Aceh atau kabupaten/kota terkait untuk membentuk badan usaha atau koperasi yang bisa dikelola bersama oleh masyarakat yang di daerahnya ada sumur minyak.