Mampukah menjaga independensi media massa pada tahun politik?

Semarang (ANTARA) - Pertanyaan ini sangat relevan menjelang tahun politik Pemilu serentak 2024: Mampukah media menjaga independensi ketika sang pemilik merangkap sebagai tokoh kunci di partai politik? Apakah fenomena rangkap posisi strategis itu justru merusak nilai-nilai demokrasi yang menempatkan pers sebagai pilar keempatnya?

Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Provinsi (PWI) Jawa Tengah Amir Machmud NS melontarkan pertanyaan retoris, "Apakah pers bisa menjaga demokrasi? Jangan-jangan pers malah yang harus diawasi agar tetap menjaga nilai-nilai demokrasi!"

Keran kebebasan yang terbuka lebar sejak Reformasi 1998 mendorong kian banyak pengusaha, termasuk pemilik media, memasuki gelanggang politik praktis. Bagi mereka, media bukan sekadar bisnis untuk mencari keuntungan. Lebih dari itu, memiliki media berarti bisa pula mengendalikan opini publik, yang menjadi modal penting dalam berpolitik.

Baca juga: Polda Aceh ajak media massa tangkal hoaks jelang Pemilu 2024

Oleh karena itu, ketika pemilik media itu tersingkir di partai politik lama, dengan kekuatan modal, jaringan, dan pengaruhnya, mereka tidak terlalu sulit mendirikan partai politik sendiri. Kompleksitas membangun infrastruktur parpol juga bukan halangan bagi mereka. Dengan dukungan jaringan luas, juga sumber uang yang nyaris tak pernah kering, kedua hal tersebut bukan menjadi masalah berarti bagi mereka untuk membangun partai baru.

Dengan memiliki media--salah satu alat penting untuk propaganda--politikus cum pengusaha media tersebut memiliki posisi politik lebih kuat dibanding politikus lainnya. Apalagi peran mereka di partai juga sangat dominan.

Baca juga: Media berperan penting dalam pembangunan kata Nurdin

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro Semarang Dr. Turnomo Rahardjo menyebut sebagian ruang redaksi stasiun televisi yang dimiliki tokoh sentral partai politik tidak lagi kedap dari intervensi pemilik media.

Betapa intens stasiun televisi tersebut, dalam running text-nya menayangkan elektabilitas partai yang terafiliasi dengan partai tersebut berdasarkan hasil survei lembaga riset politik.