DPRK minta Pemko Banda Aceh aktifkan kembali Tim Penegakan Syariat Islam

Hal itu terlihat dari beberapa kasus kriminal yang diungkap oleh pihak kepolisian baru-baru ini, seperti penangkapan dan penyitaan miras. Serta ditandai juga dengan minimnya publikasi operasi penegakan qanun syariat oleh instansi terkait.

Farid juga meminta instansi terkait untuk dapat meningkatkan intensitas kegiatan syiar dakwah Islam khususnya pembinaan akidah dan kegiatan ibadah.

Karena berdasarkan informasi yang diterima, Satpol PP/WH kota Banda Aceh memang secara rutin melaksanakan patroli, namun gaung penegakan syariat Islam masih kurang terdengar.

Baca juga: Terbukti lakukan zina di Banda Aceh, dua terpidana di eksekusi cambuk

"Kami meminta Pemko Banda Aceh dan jajaranya terutama dinas terkait terus meningkatkan kegiatan sosialisasi pengembangan syiar Islam, penguatan akidah dan ibadah, serta upaya penegakan qanun syariat di tengah masyarakat kita," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Farid juga mengajak masyarakat dan semua pihak untuk aktif terlibat serta memiliki komitmen dalam penegakan dan pengawasan syariat islam di tanah rencong.

Ia menyatakan syariat Islam yang berlaku di Aceh saat ini bukan hadiah Pemerintah Pusat, bukan juga merupakan kesepakatan politik, tapi cita-cita luhur yang menjadi keinginan masyarakat Aceh sejak dahulu dan berhasil diperjuangkan hingga saat ini.

"Jika komitmen itu luntur maka penerapan syariat Islam pun akan menurun dan melemah, tentu kita tidak menginginkan syariat hanya ada dalam qanun, tapi tidak wujud di tengah masyarakat. Jadi, tidak boleh ada kata mundur dalam penegakan syariat," demikian Farid Nyak Umar.*


Baca juga: Tiga terpidana zina dicambuk 300 kali di Aceh Timur