Banda Aceh (ANTARA Aceh) - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto menyatakan indeks kerawanan pilkada Aceh yang dulu dinyatakan tertinggi, kini rendah.
"Indeks kerawanan pilkada di Aceh sudah rendah dan dapat ditekan. Masyarakatnya tidak ada gangguan mengikuti pilkada serentak. Kami berharap kondisi ini bisa terus dipertahankan," kata Wiranto di Banda Aceh, Jumat, seusai rapat pemantauan kesiapan akhir pilkada serentak di Provinsi Aceh 2017.
Rapat tersebut diikuti Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Soedarmo dan usur pimpinan daerah, para kepala satuan kerja, serta penyelenggara pilkada, sertan peserta pilkada dari seluruh Aceh.
Sebelumnya, kata Wiranto, Aceh termasuk wilayah dengan indeks kerawanan pilkada tertinggi bersama Provinsi Banten, DKI Jakarta, dan Provinsi Papua.
Menurut dia, setelah berdialog dan mendengarkan laporan dari pemerintah daerah maupun penyelenggara bahwa Aceh sudah benar-benar siap melaksanakan pilkada.
"Dari penjelasan tersebut, saya menilai Aceh sudah siap betul melaksanakan pilkada. Dengan demikian, indeks kerawanan pemilihan kepala daerahnya tinggi sudah dapat ditekan,"
Aceh, kata dia, menyelenggarakan pilkada serentak terbanyak. Selain 20 pemilihan bupati dan wali kota, Aceh juga menyelenggarakan pilkada gubernur dan wakil gubernur.
Saat ini Aceh dalam situasi kondusif. Dengan kondisi seperti ini diharapkan pilkada serentak dapat diselenggarakan dengan aman, tertib, dan sukses. Serta, yang terpilih, berkualitas dan berintegritas.
Wiranto menyebutkan, semua itu terwujud atas kerja keras pemerintah daerah dan perangkatnya, termasuk kepolisian, kejaksaan, TNI, serta institusi terkait lainnya.
"Dan tentunya juga tidak terlepas dari peran masyarakat. Karenanya, saya mengajak peran serta masyarakat menyukseskan pilkada serentak ini. Pilkada ini untuk masyarakat serta pembangunan berkelanjutan," kata Wiranto.
Pilkada serentak di Aceh digelar 15 Februari 2017. Pilkada serentak tersebut terdiri pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh 2017-2022 serta pemilihan 16 bupati dan empat wali kota beserta wakil.
