Banda Aceh (ANTARA) - Dinas Pemberdayaan Masyarakat Gampong (DPMG) Aceh menyebut pencairan Dana Desa 2023 di provinsi itu telah mencapai Rp3,69 triliun, dengan sektor prioritas penggunaan sudah mengarah ke pemberdayaan ekonomi di tingkat desa.
“Progres pencairan dana desa sudah 77,7 persen, hampir Rp3,7 triliun sudah terealisasi. Alhamdulillah sudah sangat bagus. Saya optimis realisasinya bisa sampai 99 persen hingga akhir tahun,” kata Kepala DPMG Aceh Zulkifli di Banda Aceh, Jumat.
Ia menjelaskan, Aceh mendapat alokasi Dana Desa sebesar Rp4,76 triliun pada 2023, untuk 6.495 gampong (desa). Penyaluran Dana Desa dibagi dua, yaitu Dana Desa regular dan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa untuk seluruh masyarakat provinsi paling barat Indonesia itu.
Baca juga: Kejari Bireuen beri pendampingan pengelolaan dana desa
Kata dia, pencairan Dana Desa sudah memasuki tahap ketiga atau tahap terakhir. Hingga kini terdapat 1.634 gampong yang sudah melakukan pencairan Dana Desa tahap ketiga, dan tersisa 4.637 gampong lagi yang tersebar di seluruh Aceh.
Sementara untuk tahap satu dan dua umumnya sudah melakukan pencairan Dana Desa kecuali satu desa di Aceh Besar yang memang dalam beberapa tahun terakhir tidak bisa direalisasikan karena tidak ada penduduk, dan dua desa di Pidie yang tidak melakukan pencairan sejak tahap pertama.
Hingga saat ini, hanya Kabupaten Pidie Jaya yang semua desanya sudah rampung melakukan pencairan hingga ke tahap ketiga. Kemudian Banda Aceh masih tersisa enam desa dan Sabang tersisa sembilan desa. Sedangkan kabupaten/kota lain masih puluhan hingga ratusan desa.
“Memang realisasi (Dana Desa) sekarang sudah mengarah lebih ke pemberdayaan ekonomi dibanding dengan infrastruktur. Jadi sudah mulai berubah persepsinya, penggunaannya sudah ke arah pemberdayaan,” ujarnya.
Kata Zulkifli, salah satu pemberdayaan yang dilakukan pemerintahan desa yakni melalui pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dengan tujuan terciptanya desa yang mandiri dari segi ekonomi.
"Selain 10-25 persen Dana Desa sudah terikat untuk BLT, di luar itu sudah mengarah ke pemberdayaan. Pemberdayaan sekarang melalui BUMDes, itu sudah signifikan juga pergerakannya,” ujarnya.
Sebelumnya, Zulkifli menyebut, ada tiga prioritas penggunaan Dana Desa 2023, di antaranya pemulihan ekonomi nasional sesuai dengan kewenangan desa seperti pengembangan BUMDes, desa wisata hingga usaha ekonomi produktif yang dikelola BUMDes.
Selanjutnya, program prioritas nasional skala desa seperti ketahanan pangan, pencegahan dan penurunan stunting, dan beberapa program lainnya. Serta pemerintah desa harus memprioritaskan untuk mitigasi dan penanganan bencana baik alam maupun non alam skala desa.
“Jadi semua realisasi di desa saat ini sudah sesuai dengan target prioritas, walaupun dari segi kualitas program perlu terus ditingkatkan,” ujarnya.
Baca juga: Kejari Nagan Raya Aceh imbau DPO korupsi dana desa menyerahkan diri
