Banda Aceh (Antaranews Aceh) - Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Ridwan Hadi menegaskan penyelenggara pemilu di setiap tingkatan harus mampu menepis hoaks.
"Penyelenggara pemilu harus mampu menepis hoaks. Jika tidak, kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu bisa menurun," ungkap Ridwan Hadi di Banda Aceh, Jumat.
Saat ini, kata Ridwan Hadi, banyak isu-isu politik termasuk hoaks beredar di berbagai media sosial. Bahkan ada isu sempat membuat kericuhan nasional.
Seperti isu 10 kontainer surat suara yang dicoblos. Setelah dicek kebenarannya, ternyata isu tersebut hoaks atau berita bohong. Namun, hoaks tersebut sempat menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu.
Begitu juga isu-isu hoaks lainnya, baik berskala nasional maupun lokal, harus ditepis dan dikelola dengan baik, sehingga tidak menurunkan kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu
"Dengan waktu pemungutan suara tersisa tiga bulan lagi, kami yakin penyelenggara pemilu mampu menepis isu-isu atau berita bohong yang bisa menurunkan kepercayaan publik," ujar Ridwan Hadi.
Komisioner KIP Aceh Tgk Akmal Abzal mengatakan, pihaknya terus berupaya meningkatkan kepercayaan publik, sehingga partisipasi masyarakat ikut Pemilu 2019 turut meningkat.
"Upaya ini termasuk mengelola isu-isu yang bisa membuat kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu menurun. Namun, kami yakin masyarakat Aceh cerdas dan bisa menyebabkan hoak atau berita bohong terkait pemilu," kata Tgk Akmal Abzal.
Penyelenggara pemilu harus mampu tepis hoaxs
Jumat, 11 Januari 2019 19:30 WIB
Direktur Eksekutif Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI) Ridwan Hadi (dua dari kiri) dalam diskusi media terkait kepercayaan publik terhadap penyelenggara pemilu di Banda Aceh, Jumat (11/1/2019). (Antara Aceh/M Haris SA)
