Banda Aceh (ANTARA) - Ikatan Pengusaha Wanita Indonesia (IWAPI) Provinsi Aceh akan menggagas program perempuan milenial pengusaha, langkah itu ditempuh dalam rangka mengikuti pengembangan zaman era digital.
"Sesuai dengan motto kita, pada intinya kita harus mengikuti pengembangan zaman di era digital untuk regenerasi ke depan," kata Ketua DPD IWAPI Aceh Rosi Malia, di Banda Aceh, Kamis.
Rosi mengatakan, program perempuan milenial pengusaha itu digalakkan sebagai upaya menanamkan niat berwirausaha kepada perempuan muda sehingga bisa tetap berkembang di era digital ini.
Rosi menyampaikan, dalam Rakerda 2021 ini pihaknya mengangkat tajuk tantangan digitalisasi dan finansial sebagai resiliensi perempuan pengusaha bangkit di masa pandemi dan era new normal.
"Alhamdulillah sejauh ini sudah banyak yang bergabung. Bahkan, sebelumnya kita ita juga sudah membuat kompetisi video ide bisnis milenial," ujarnya.
Rosi menuturkan, dalam pelaksanaan program tersebut IWAPI Aceh lebih berkonsentrasi pada pembinaan perempuan muda milenial, janda yang tidak punya modal hidup, serta peningkatan kepedulian terhadap lingkungan hidup.
Tujuannya, kata Rosi, IWAPI Aceh ingin menanamkan rasa kepedulian terhadap lingkungan melalui perempuan pengusaha, minimal dengan tidak menggunakan plastik dalam usahanya.
"Karena nantinya kita akan menuju kepada pengelolaan sampah plastik, dan itu program kita ke depan, kita bergerak bersama ke seluruh Aceh," kata Rosi.
Selain itu, lanjut Rosi, tahun ini pihaknya juga akan fokus mengembangkan seribuan UMKM perempuan terutama yang bernaung di bawah IWAPI hingga mencarikan pasarnya.
"Kita akan bersinergi dengan siapapun, misalnya sesama organisasi pengusaha dan mitra strategis kita yakni pemerintah," ujarnya.
Rosi menuturkan, mulai dari IWAPI Pusat hingga daerah gencar mengembangkan UMKM perempuan, termasuk memberikan modal usaha. Namun, semua itu perlu sinergitas dengan pengusaha yang memiliki modal, tidak harus investor luar negeri, tetapi juga bisa dibantu pengusaha lokal.
Rosi menyebutkan, IWAPI akan menggelontorkan sekitar Rp 10 juta sampai Rp 200 juta tanpa anggunan kepada pelaku UMKM perempuan, dana itu merupakan bantuan dari Pemerintah Pusat yang kemudian dikelola oleh IWAPI.
"Bagaimana dengan pemerintah daerah, dari sekian banyak dana COVID-19 apa tidak bisa membantu UMKM," katanya.
Dirinya menyampaikan, UMKM di Aceh saat ini banyak yang menggeluti usaha makanan, pakaian dan salon kecantikan, dan pelakunya hampir semua perempuan.
Maka dari itu, Rosi berharap Pemerintah Aceh memberikan perhatian dan dukungan terhadap perempuan pelaku UMKM di Aceh.
"Terutama mempermudah pemberian modal modal usaha, akses permodalan serta perizinan lainnya yang masuk dalam ruang lingkup UMKM, ini butuh perhatian pemerintah," demikian Rosi Malia.
