Penerimaan pajak di Aceh hingga Agustus 2023 capai Rp3,37 triliun

Banda Aceh (ANTARA) - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Provinsi Aceh menyatakan penerimaan pajak di provinsi ujung barat Indonesia tersebut hingga 31 Agustus 2023 mencapai Rp3,37 triliun atau 56,39 persen dari target Rp5,98 triliun.

"Realisasi penerimaan pajak hingga kuartal kedua pertama atau Januari hingga Agustus 2023 mencapai Rp3,37 triliun atau 56,39 persen dari target Rp5,98 triliun," kata Kepala Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh Imanul Hakim di Banda Aceh, Jumat.

Ia mengatakan kontribusi terbanyak penerimaan pajak di Provinsi Aceh bersumber dari administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib. Penerimaan pajak dari administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib mencapai 31,54 persen dari Rp3,37 triliun.

"Berikutnya, penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan galian memberi kontribusi penerimaan pajak mencapai 21,82 persen," kata Imanul Hakim menyebutkan.

Baca juga: Wapres Ma'ruf Amin janji perjuangkan zakat menjadi pengurang pajak untuk Aceh

Sedangkan penerimaan pajak lainnya bersumber dari sektor perdagangan besar, eceran, reparasi, dan perawatan kendaraan bermotor, jasa keuangan dan asuransi, industri pengolahan, jasa konstruksi, serta pertanian, kehutanan, dan perikanan.

Imanul mengatakan pihaknya optimis target penerimaan pajak pada 2023 sebesar Rp5,98 triliun dapat tercapai. Untuk mencapai pemenuhan target tersebut, Kantor Wilayah DJP Provinsi Aceh melakukan berbagai upaya.

 
Upaya yang dilakukan di antaranya dengan mengedepankan kepatuhan kooperatif, sehingga tercipta kepatuhan wajib pajak yang didasari kepercayaan dan transparansi antara Direktorat Jenderal Pajak dengan wajib pajak.

Kemudian, melaksanakan kebijakan pengamanan pajak nasional berbasis komite kepatuhan dengan memperhatikan kearifan lokal di Provinsi Aceh. Di antara dengan penguatan kolaborasi internal antara kantor pelayanan dengan kantor wilayah.

"Selain itu, juga ada kolaborasi dengan seluruh pemangku kebijakan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Termasuk optimalisasi pengawasan dan pemeriksaan yang terintegrasi dalam meningkatkan penerimaan pajak," kata Imanul Hakim.

Baca juga: Realisasi PAD sektor pajak di Abdya capai Rp4,4 miliar