Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Aceh Besar menyatakan terus menggalakkan program ketahanan pangan dalam upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi di kabupaten itu yang ditargetkan pada akhir 2023 sebesar 3,90 persen.
“Salah satu sasaran untuk mencapai target pertumbuhan tersebut dengan menggalakkan program ketahanan pangan yang akhirnya Aceh Besar dapat mandiri dalam urusan pangan,” kata Pj Bupati Aceh Besar Muhammad Iswanto di Jantho, Senin.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela menyerahkan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan perubahan prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 di Gedung DPRK Aceh Besar.
Ia menjelaskan untuk mencapai target tersebut pihaknya juga akan terus meningkatkan infrastruktur pendukung lainnya jalan, irigasi, sarana dan prasarana lainnya dan menjaga daya beli masyarakat dengan mengendalikan kestabilan harga pasar.
“Kami sangat optimistis dapat mencapai angka pertumbuhan ekonomi sesuai target di akhir tahun 2023 mendatang, di mana pada akhir tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Aceh Besar sebesar 3,87 persen,” katanya.
Dalam kesempatan tersebut ia juga mengatakan kebijakan umum perubahan APBK Aceh Besar tahun anggaran 2023 didasarkan pada perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah.
Kemudian rencana program dan kegiatan pada tahun berkenaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
Pj Bupati Aceh Besar menjelaskan pada 2023 tema pembangunan Kabupaten Aceh Besar yang diusung adalah peningkatan infrastruktur yang terintegrasi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Kabupaten Aceh Besar dengan empat prioritas yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi untuk mengatasi dampak sosial pandemi COVID-19, peningkatan SDM yang berdaya saing, reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan, dan pemantapan pelaksanaan syariat Islam dan keistimewaan Aceh.
Menurut Muhammad Iswanto, kebijakan perubahan APBK dan prioritas plafon anggaran sementara itu bersifat dinamis. Di mana pada saat pembahasan rancangan perubahan APBK Aceh Besar Tahun Anggaran 2023 masih dimungkinkan dilakukan penyesuaian dari alokasi yang ditetapkan dalam Kebijakan Umum Perubahan APBK dan prioritas Plafon Anggaran Sementara dalam upaya mencapai target kinerja pemerintah Kabupaten Aceh Besar seperti yang telah ditetapkan.
