Waspadai gelombang penyelundupan yang mengatasnamakan Rohingya, UNHCR harus tanggung jawab
Jumat, 29 Desember 2023 11:54 WIB
Imigran etnis Rohingya menangis menutup wajahnya saat akan dipindah paksa dari penampungan sementara gedung Balai Meuseuraya Aceh (BMA), Banda Aceh, Aceh, Rabu (27/12/2023). Sebanyak 137 pengungsi imigran etnis Rohingya yang ditempatkan di penampungan sementara gedung BMA tersebut dipindahkan paksa oleh mahasiswa setelah menggelar aksi damai ke kantor Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. ANTARA FOTO/Ampelsa/foc.
Menurut Simon, ada jaringan sindikat di balik pengungsian ini dan saat ini pihak kepolisian telah menangani lima kasus.
Simon mencontohkan temuan Polres Aceh Timur dimana dari 50 pengungsi yang masuk semuanya laki-laki, 28 pengungsi berkewarganegaraan Bangladesh, 3 berpaspor Banglades.
Persoalannya, tambah Simon, Indonesia bukan negara yang meratifikasi Konvensi Pengungsian 1951. Artinya tidak ada kewajiban bagi Indonesia untuk menampung para pengungsi Rohingya.
“Indonesia sadar sejak awal bahwa negara kepulauan dengan pintu masuk yang sangat terbuka, rawan terjadi penyelundupan manusia yang dapat mengganggu ketertiban sosial. Maka dari itu, Indonesia tidak meratifikasi,” kata Rektor Institut Sains dan Teknologi al-Kamal itu.
"Kita harus bersimpati kepada Warga Aceh yang baru pulih dari berbagai ujian (bencana Tsunami dan GAM) tiba-tiba datang pengungsi yang bikin rusuh di wilayahnya,” kata Simon.
Baca juga: Demo, mahasiswa pindahkan pengungsi Rohingya ke Kemenkumham Aceh Para pengungsi Rohingya dinaikkan ke atas truk untuk dibawa ke kantor Kemenkumham Aceh dari Balai Meuseuraya Aceh oleh para mahasiswa, di Banda Aceh, Rabu (27/12/2023) (ANTARA/Rahmat Fajri)
Simon menyarankan bahwa agar pemerintah Indonesia mendesak UNHCR bertanggungjawab atas situasi ini sebagai persoalan internasional.
"Jangan sampai hubungan Indonesia dengan negara-negara yang terlibat, seperti Myanmar dan Bangladesh menjadi tidak baik," lanjutnya.
Simon juga menyarankan peran Dirjen Keimigrasian untuk lebih proaktif dalam menyelesaikan persoalan ini. Beban Pemerintah Daerah sudah cukup berat saat menangani perilaku para pengungsi dengan warga lokal.
“Intervensi Dirjen Keimigrasian saya kira akan bisa menurunkan tensi di Aceh terkait persoalan pengungsi Rohingya ini, karena Dirjen Keimigrasian merupakan garda depan dalam deteksi dini terhadap ancaman dari warga negara asing yang berupaya masuk ke Indonesia” kata Simon.
Persoalan pengungsi Rohingya merupakan persoalan bersama yang harus menjadi perhatian semua pihak, baik masyarakat maupun pemerintahan, termasuk aparatur pertahanan, keamanan dan intelijen karena kalau tidak segera ditangani, masalah ini akan semakin membesar dan berpotensi menjadi ancaman nasional.
“Kita harus selalu waspada terhadap bahaya dan ancaman yang mengintai negara kita ini, jangan sampai kita kecolongan pada saat situasi sudah sulit untuk ditangani, apalagi saat ini seluruh aparat keamanan berkonsentrasi pada pengamanan Natal-Tahun Baru dan suksesnya pesta demokrasi Pemilu 2024,” ujarnya.
Untuk diketahui, dalam kurun waktu dua bulan terakhir Aceh secara berulang terus didatangi para pengungsi Rohingya yang tersebar di beberapa daerah di Aceh.
Berdasarkan data terakhir, jumlah pengungsi Rohingya di Aceh sampai dengan hari ini sudah mencapai lebih kurang 1.684 orang, tersebar di Kabupaten Pidie, Kota Lhokseumawe Sabang dan Kota Banda Aceh.
