Mantan Bupati Aceh Tamiang dituntut tujuh tahun enam bulan penjara

Berdasarkan fakta di persidangan, terdakwa menerima uang Rp90 juta dari saksi Tengku Rusli yang juga dituntut dalam berkas perkara terpisah untuk penerbitan enam sertifikat tanah di lahan eks HGU tersebut.

"Atas perbuatannya, terdakwa melanggar Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai mana diubah menjadi UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi," kata JPU.

Selain menuntut terdakwa Mursil, JPU juga menuntut dua terdakwa lainnya dalam perkara yang sama yakni Tengku Yusni dengan hukuman 10 tahun enam bulan penjara serta  terdakwa Tengku Rusli dengan hukuman sembilan tahun enam bulan penjara.

Selain pidana penjara, JPU juga menuntut terdakwa Tengku Yusni  membayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara. Serta membayar uang pengganti kerugian perekonomian negara Rp7,9 miliar. Apabila tidak membayar maka dipidana lima tahun tiga bulan penjara.

Sedangkan untuk terdakwa Tengku Rusli, JPU membayar denda Rp500 juta subsidair enam bulan penjara. Serta uang pengganti kerugian negara Rp5,4 miliar. Apabila terdakwa tidak membayar, maka dipidana empat tahun sembilan bulan.

Berdasarkan fakta di persidangan, kata JPU, kedua terdakwa menguasai tanah negara yang izin HGU sudah berakhir sejak 1988. Luas lahan eks HGU tersebut yang pertama mencapai 885,65 hektare dan lahan kedua dengan luas 1.658 hektare. Kedua lahan tersebut berada di Kabupaten Aceh Tamiang.

"Keuntungan dari penguasaan tanah negara yang dijadikan perkebunan sawit tersebut menyebabkan kerugian perekonomian negara mencapai Rp7,9 miliar dan Rp5,4 miliar," kata JPU.

Usai mendengar tuntutan JPU, majelis hakim melanjutkan persidangan hingga pekan depan dengan agenda mendengarkan nota pembelaan para terdakwa.


Baca juga: Mantan Bupati Aceh Tamiang didakwa rugikan negara Rp6,4 miliar di kasus pertanahan