Ombudsman: UNBK terkesan dipaksakan

Banda Aceh (ANTARA) - Kepala Ombudsman Perwakilan Aceh, Taqwaddin mengemukakan pelaksanaan Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK) Tahun Ajaran 2019 bagi siswa SMA, SMK, dan MAN terkesan dipaksakan, karena banyak ditemukan beberapa kejanggalan di lapangan.

"Kami menemukan adanya sekolah yang belum ada koneksi jaringan internet untuk pelaksanaan ujian nasional, bahkan ada sekolah yang belum ada komputernya," katanya di Banda Aceh, Rabu.

Ombudsman RI Perwakilan Aceh selaku pengawas eksternal melakukan pemantauan terhadap ujian nasional (UN).
Kali ini, Ombudsman menemukan beberapa kejanggalan, di antaranya tidak tersedianya komputer dan jaringan internet di sekolah-sekolah yang sedang melaksanakan ujian.

Hal itu ditemukan Tim Ombudsman saat melakukan pengawasan di salah satu sekolah di Kabupaten Aceh Jaya pada Senin (1/4) lalu.

Sekolah-sekolah tersebut yang terletak agak sedikit di pedalaman, sehingga para siswa siswi peserta ujian harus numpang UNBK ke sekolah lain.

"Kami yakin masih banyak sekolah yang seperti itu, bukan di Aceh Jaya saja, sehingga kesannya kebijakan ini seperti dipaksakan," ungkap Taqwaddin yang didampingi Asisten Ombudsman RI Aceh Ilyas Isti dan Muammar.

"Selain temuan tersebut, kami melihat masih ada para pejabat kita yang melanggar aturan. Misalnya, masuk ke ruang ujian saat sesi UNBK sedang berlangsung, padahal di pengumuman sudah dicantumkan bahwa dilarang masuk selain pengawas dan proktor. Hal ini dikhawatirkan mengganggu konsentrasi peserta ujian," tambah pria yang akrab disapa Pak Taqwa ini.

Selain itu, pihak Ombudsman juga melakukan pengawasan ke sekolah berkebutuhan khusus. Salah satunya ke Sekolah Yayasan Pembinaan Anak Cacat (YPAC) Aceh, di sekolah ini UN dilaksanakan manual, yaitu pengisian jawaban dengan menggunakan pensil 2B, karena menyesuaikan dengan keadaan para peserta ujian.

"Iya, untuk sekolah SLB peserta ujiannya menyesuaikan. Ini sudah sesuai dengan prosedur," katanya.