Pemprov Aceh jalin kerjasama LPEI untuk pengembangan ekspor UMKM

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Aceh menjalin kerjasama dengan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) sebagai upaya pengembangan dan peningkatan ekspor nasional terutama dari sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) Aceh.

“Langkah Pemerintah ini tentu layak kita sambut, mengingat sektor UMKM merupakan tulang punggung penggerak ekonomi dalam negeri,” kata Gubernur Aceh Nova Iriansyah, di Banda Aceh, Kamis.

Proses penandatanganan kerjasama tersebut disaksikan langsung oleh Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Provinsi Aceh Syukriah, di Meuligoe Gubernur Aceh.

Nova mengatakan, kolaborasi antara DJKN dengan LPEI ini dilakukan untuk memberikan fasilitas pembiayaan bagi pelaku UMKM dan koperasi guna memperkuat sektor usahanya. Diharapkan, dukungan ini bisa membuat sektor UMKM dan koperasi naik kelas menjadi usaha yang berorientasi kepada ekspor. 

Baca juga: Pemko Banda Aceh bangun rumah kreatif UMKM miliaran rupiah

Menurutnya, secara nasional sektor UMKM telah menyerap lebih dari 117 juta tenaga kerja. Di mana, tercatat 60,5 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia disumbangkan oleh perusahaan UMKM. 

“Karena itu, wajar jika UMKM memiliki peran penting dalam pemulihan roda ekonomi negeri kita,” ujar Nova.

Nova menyampaikan, pandemi COVID-19 telah membuat semua sektor UMKM mengalami kontraksi tinggi. Karena itu Pemerintah Aceh sangat mendukung langkah Pemerintah Pusat, dalam hal ini LPEI untuk membangkitkan kembali kontribusi UMKM terhadap ekonomi masyarakat. 

Selain itu, lanjut Nova, alasan lain Pemerintah Aceh sangat antusias mendukung langkah pemerintah memperkuat sektor UMKM ini karena gerak usaha ini sangat dominan di Aceh. 

Baca juga: Dinas Kesehatan Aceh Barat latih pelaku UMKM produksi makanan sehat dan higienis

Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Aceh, sampai akhir 2019 terdapat sekitar 95 ribu UMKM dan koperasi di seluruh Aceh, di mana sektor ini menyerap hampir 85 persen tenaga kerja. Tidak heran jika kontribusinya terhadap PDRB Aceh mencapai 55,56 persen.

"Kita yakin, dari sekian banyak UMKM dan koperasi di daerah ini, tidak sedikit yang mampu menghasilkan produksi layak dipasarkan ke tingkat internasional. Lagi pula jaringan transportasi dari Aceh ke luar negeri semakin terbuka, sehingga peluang ekspor semakin besar,” katanya.

Nova berharap kerjasama ini dapat segera diaplikasikan agar pegiat UMKM dan Koperasi di Aceh dapat mengatur langkah guna merebut peluangnya. Apalagi, Pemerintah Aceh juga memberikan berbagai kemudahan terhadap UMKM dan koperasi untuk kelancaran usaha ekspor nantinya. 

"Dengan demikian kerjasama ini tidak hanya melahirkan eksportir baru dari Aceh, tapi juga memperkuat misi Pemerintah Aceh mengaktifkan jalur transportasi dan gerbang ekspor,” kata Nova Iriansyah.

Baca juga: Kadin minta Gubernur Aceh buat e-Katalog lokal untuk mudahkan UMKM

Sementara itu, Direktur Eksekutif LPEI Rijani Tirtoso mengatakan, LPEI/Indonesia Eximbank merupakan Special Mission Vehicle (SMV) Kementerian Keuangan RI.

Kesepakatan bersama yang difasilitasi oleh Kanwil DJKN Aceh ini merupakan bagian dari Program Pojok SMV. Di mana kerjasama antara pihaknya dan Pemerintah Aceh tentang pengembangan kapasitas UMKM, koperasi yang berorientasi ekspor.

"Ada beberapa produk unggulan Aceh seperti kopi, minyak nilam, dan ikan tuna yang memiliki potensi ekspor. Tercatat hampir 75 ribu pelaku UMKM di Aceh yang sebagian diantaranya merupakan UMKM yang berorientasi ekspor," kata Rijani.

Potensi ini, lanjut Rijani, dapat dimaksimalkan melalui program pengembangan UMKM berorientasi ekspor LPEI seperti Coaching Program for New Exporter (CPNE), business matching program dan desa devisa. 

“Kami sangat yakin bahwa potensi komoditas ekspor di wilayah Aceh yang dikolaborasikan dengan berbagai program LPEI dapat memacu pertumbuhan ekspor di Sumatera khususnya Aceh,” demikian Rijani.