Polisi tetapkan tiga remaja sebagai tersangka pembacokan di Lhoksumawe

Banda Aceh (ANTARA) - Tim penyidik Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Lhokseumawe menetapkan tiga remaja sebagai tersangka pembacokan terhadap seorang remaja saat tawuran beberapa waktu lalu.

Kapolres Lhokseumawe AKBP Henki Ismanto melalui Kepala Satuan Reserse Kriminal AKP Zeska Julian Taruna Wijaya di Lhokseumawe, Selasa, mengatakan sebelumnya polisi mengamankan 13 remaja yang terlibat tawuran.

"Dari 13 remaja tersebut, tiga di antaranya ditetapkan sebagai tersangka pembacokan saat tawuran. Korban juga seorang remaja," kata Zeska Julian menyebutkan.

Zeska Julian mengatakan berdasarkan hasil pemeriksaan, delapan remaja lainnya dinyatakan tidak terlibat dan dua remaja dijadikan sebagai saksi. Mereka yang tidak terlibat tersebut sudah dipulangkan ke orang tuanya masing-masing dan akan diberikan pembinaan. 

"Remaja yang tidak terlibat aksi pembacokan ini dari hasil pemeriksaan hanya ikut-ikut saja dalam aksi tawuran di kawasan Kompleks PLN, Desa Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe pada Minggu (29/1) dini hari," katanya.

Perwira pertama Polres Lhokseumawe tersebut mengatakan hingga saat ini tim penyidik Satreskrim masih melakukan penyidikan lebih lanjut terkait kasus tersebut. 

Penyidik menyangkakan ketiga remaja tersebut dengan Pasal 76 C jo Pasal 80 Ayat (1) UU Nomof 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, subs Pasal 170 Ayat (1) jo ayat (2) Ke-2e KUHP subs UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

"Dalam penangkapan sekelompok remaja tersebut, petugas mengamankan sejumlah senjata tajam berupa parang, pedang hingga celurit dan empat unit kendaraan roda dua serta sejumlah telepon genggam," katanya. 

Zeska Julian mengatakan tawuran berawal saat sekelompok remaja saling ejek dengan kelompok lainnya, sehingga terjadi saling mengejar. Namun, tiga remaja yang ditetapkan sebagai tersangka diduga membacok korban.

"Ketiga tersangka tersebut ditahan jika ancaman hukumannya di atas tujuh tahun. Namun, di bawahnya, maka akan dilakukan wajib lapor agar tidak mengganggu pendidikan anak tersebut," katanya.