Untuk itu, kata dia, kebijakan pembangunan Kabupaten Aceh Barat pada tahun 2024 mendatang, masih terus berfokus pada berbagai langkah konkret dalam menangani isu prioritas, diantaranya pengendalian inflasi daerah, penanganan stunting, penanggulangan kemiskinan ekstrem, mewujudkan stabilitas politik dan keamanan jelang pemilu 2024, realisasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA), mitigasi bencana daerah, hingga pemantapan nilai-nilai syariat Islam.
Mahdi mengajak semua pihak serta seluruh elemen masyarakat untuk memberi saran, masukan dan pemikiran dalam proses penyusunan RKPD tahun 2024, sehingga penyelenggaraan pembangunan pada tahun 2024 akan lebih terarah, terukur dan akuntabel, sekaligus mampu menjawab isu-isu strategis yang dihadapi pemerintahan daerah dan masyarakat kabupaten Aceh Barat.
Baca juga: MPU Aceh Barat minta polisi usut temuan petasan dibalut Alquran
Senada dengan itu, Kepala Bappeda Aceh diwakili Kabid Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan, Dedi Fahria mengapresiasi Pemkab Aceh Barat yang telah melaksanakan musrenbang tingkat kabupaten, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
"Ini adalah satu tahapan penting dalam pembangunan daerah, melalui perencanaan yang baik dapat menjadi langkah awal dalam pembangunan daerah yang berkelanjutan," ujar Dedi.
Kepala Bappeda Aceh Barat, Wistha Nowar menyebutkan jumlah usulan masyarakat yang telah disampaikan melalui Musrenbang desa hingga kecamatan adalah sebanyak 1.033 usulan dari 12 kecamatan di Kabupaten Aceh Barat.
Terdapat enam prioritas pembangunan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 mendatang, di antaranya, menyukseskan pelaksanaan pilkada serentak, pengurangan angka kemiskinan ekstrim, pengurangan stunting, pemantapan infrastruktur, khususnya sanitasi dan air minum, meningkatkan kualitas kesehatan dan pendidikan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui hilirisasi berbagai macam komoditi pertanian.
Baca juga: Waduh, Satpol PP Aceh Barat temukan petasan diduga dibalut ayat Alquran beredar saat Ramadhan