Pemerintah Aceh kerja sama layanan dengan 10 Rumah Sakit Kemenkes

Banda Aceh (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Aceh menandatangani nota kesepakatan dengan 10 rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan (Kemenkes) RI dalam upaya meningkatkan layanan kesehatan.

"Pemerintah Aceh berkomitmen untuk meningkatkan layanan kesehatan di Aceh, di mana teknik medik terus berkembang," kata Pj Gubernur Aceh Achmad Marzuki di Banda Aceh, Selasa malam.

Pernyataan itu disampaikannya pada sela-sela penandatanganan kerja sama dengan sepuluh direktur dari 10 rumah sakit vertikal Kemenkes di Pendopo Gubernur Aceh di Banda Aceh.

Baca juga: Pemkot Sabang diberi penghargaan daerah tertinggi capaian Sub PIN polio dari Kemenkes

Ia menjelaskan, Pemerintah Aceh akan terus mengembangkan teknologi dan kemampuan yang ada, sebagai bagian meningkatkan layanan kesehatan kepada masyarakat.

"Kami menyampaikan terima kasih kepada menteri kesehatan atas perhatiannya kepada masyarakat Aceh, sehingga kehadiran Pemerintah Pusat terasa sampai seluruh wilayah Aceh," kata Achmad Marzuki.


 

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, kerja sama tersebut sebagai bentuk komitmen Pemerintah Pusat untuk memberikan layanan kesehatan prioritas untuk masyarakat Aceh.

Ia menyebutkan, salah satu pilar transformasi kesehatan adalah bagaimana rumah sakit di daerah bisa menangani penyakit utama seperti stroke, jantung dan kanker, sehingga pasien bisa ditangani di daerah dan tidak perlu berobat hingga ke luar kabupaten/kota bahkan sampai ke Jakarta.

"Pemerintah Pusat membuat jejaring pengampuan dengan tujuan meningkatkan akses layanan rujukan terbatas, peningkatan mutu pelayanan rujukan kesehatan, pemerataan layanan rujukan melalui optimalisasi jejaring rumah sakit, serta dukungan pemenuhan kebutuhan SDM," katanya.

Adapun ruang lingkup jejaring pengampuan adalah ke rumah sakit provinsi dan rumah sakit kabupaten/kota di Aceh dan secara bertahap kementerian kesehatan akan mendistribusikan alat medis dengan teknologi modern untuk bisa dioperasikan di rumah sakit Aceh.

"Tentu dengan layanan ini masyarakat tidak perlu ke luar Aceh untuk berobat dan pastinya cukup dengan dilayani dengan baik di kabupaten dan kota. Jika memang harus, cukup dibawa ke provinsi," kata Budi Gunadi Sadikin yang mengikuti kegiatan itu secara virtual.

Budi Gunadi Sadikin mengatakan pihaknya menginginkan agar nantinya rumah sakit rujukan utama di provinsi punya layanan bedah jantung terbuka dan bedah otak terbuka.

"Intinya tujuan kita adalah dokter di daerah itu lebih siap dan alatnya lengkap tersedia. Saya juga berpesan agar Pemerintah Aceh segera mempersiapkan dokter-dokter ahli," katanya.


Baca juga: Kemenkes sebut pasien COVID-19 di rumah sakit meningkat

Menteri Kesehatan juga meminta agar Gubernur Aceh bisa mengajak pulang dokter-dokter asal Aceh yang berkarir di luar Aceh dengan merekomendasi mereka bisa melanjutkan pendidikan spesialis dan mengabdi setelah pendidikan spesialis.

"Saya juga meminta para direktur rumah sakit vertikal membantu rumah sakit daerah di Aceh agar kualitasnya meningkat," katanya.

Adapun sepuluh rumah sakit vertikal kementerian kesehatan tersebut yakni RS Kanker Dharmais dan RSUP H. Adam Malik, RS Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita, RS Pusat Otak Nasional Prof.Dr.dr. Mahar Mardjono Jakarta dan RSUP H. Adam Malik dan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Selanjutnya pelayanan di bidang kesehatan ibu dan anak dengan RS Anak dan Bunda Harapan Kita, RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RSUP H. Adam Malik, pelayanan respirasi dan tuberkulosis antara Pemerintah Aceh dengan RSUP Persahabatan dan RSUP H.Adam Malik dan Pelayanan Diabetes Melitus dengan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo

Kemudian pelayanan gastrohepatologi dengan RSUPN Dr. Cipto Mangunkusumo dan RSUP H. Adam Malik,pPelayanan penyakit infeksi emerging (PIE) dengan RS Penyakit Infeksi Prof. Dr. Sulianti Saroso dan RSUP H. Adam Malik dan pelayanan kesehatan jiwa dengan Pusat Kesehatan Jiwa Nasional RSJ dr. H. Marzoeki Mahdi Bogor.