Banda Aceh (ANTARA) -
Pemerintah Kabupaten Aceh Utara berkomitmen untuk mengembangkan konsep pembangunan berkelanjutan dan investasi hijau di wilayah setempat.
"Salah satu dari komitmen kita adalah memastikan setiap investasi yang dilakukan harus memastikan kelangsungan investasi itu sendiri dan kelangsungan lingkungan hidup atau alam tempat investasi diterapkan," kata Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar di Aceh Utara, Jumat.
Pernyataan itu disampaikannya di sela-sela lokakarya penyusunan rencana kerja untuk mengembangkan komitmen berkelanjutan berbasis yurisdiksi dan investasi hijau di Kabupaten Aceh Utara.
Ia menjelaskan dengan pertimbangan dua aspek tersebut dalam investasi akan tercipta keseimbangan antara peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan hidup.
" Salah satu strategi yang tercantum dalam dokumen perencanaan daerah adalah penyusunan regulasi pengembangan komoditas berkelanjutan," katanya.
Adapun beberapa kegiatan yang sedang dan akan dilakukan berkaitan dengan strategi tersebut mencakup penyusunan dokumen rencana aksi daerah kelapa sawit berkelanjutan (RAD KSB), pembentukan Forum Tim Pembina Pembangunan Perkebunan Daerah (TP3JD), dan penetapan kawasan Cot Girek sebagai Kawasan Bernilai Penting bagi Konservasi Keanekaragaman Hayati.
Baca: Danrem Lilawangsa dan istri makan bersama anak-anak terdampak banjir Aceh UtaraKoordinator Bidang Perkebunan dan Holtikultura/Perencana Ahli Madya Direktorat Pangan Pertanian Bappenas Puspita Suryaningtyas mengatakan Yurisdiksi berkelanjutan dan investasi hijau memerlukan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mencapai komitmen bersama dalam menjalankan pembangunan di tingkat daerah.
Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Iklim Investasi pada Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Aceh Rahmadhani menambahkan pihaknya juga memperkenalkan Aceh sebagai salah satu destinasi investasi hijau yang bertujuan mendukung pelestarian lingkungan dan mengutamakan investasi berbasis lingkungan, sosial dan tata kelola pemerintah atau environment, social and governance (ESG) untuk menyejahterakan masyarakat.
Baca: Danrem 011/LW: Stakeholders telah berperan tanggulangi bencana banjir di Aceh Utara