Penduduk miskin di Aceh berkurang 12 ribu orang

Banda Aceh (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Aceh memaparkan jumlah penduduk miskin di Aceh pada Maret 2019 sebanyak 819 ribu orang (15,32 persen), atau berkurang 12 ribu orang dibandingkan periode September 2018 yang mencapai 831 ribu orang (15,68 persen).

“Kita lihat posisi September yang lalu pada angka 15,68 persen, sekarang Maret ini di angka 15,32 persen, jadi ada penurunan angka kemiskian kita yang cukup tinggi yakni 0,36 persen, dan itu merupakan penurunan angka kemiskinan tertinggi ke lima se Indonesia,” kata Kepala BPS Aceh Wahyuddin, Senin.

Jika dilihat periode periode Maret 2018 hingga Maret 2019, kata Mahyuddin, jumlah penduduk miskin di Aceh telah berkurang sebanyak 20 ribu orang (15,97 persen). Namun turunnya angka kemiskinan di daerah paling barat Indonesia tersebut tidak mempengaruhi posisi kemiskinan Aceh pada level nasional yang masih berada di peringkat ke enam, dan posisi pertama di Sumatera.

“Harapan kita ke depan tingkat kemiskinan ini terus mengalami penurunan, apalagi terus tinggi seperti ini dan tahun berikutnya. Bisa membuat posisi kita tidak lagi di peringkat ke enam, tapi ke tujuh atau ke delapan tertinggi,”katanya.

Dalam data ini juga menunjukkan persentase penduduk miskin di daerah perkotaan di Aceh mengalami kenaikan dari 9,63 persen menjadi 9,68 persen. Sedangkan di perdesaan mengalami penurunan dari 18,52 persen menjadi 18,03 persen. Dengan Gini Ratio ketimpangan pengeluaran penduduk sebesar 0,319 yang mengalami kenaikan dibanding September 2018 sebesar 0,318. 

“Komoditi makanan yang berpengaruh besar terhadap nilai kemiskinan di perkotaan relatif sama dengan pedesaan, seperti beras, rokok, dan ikan tongkol, tuna, cakalang. Sedangkan komoditi bukan makanan adalah biaya perumahan, bensi, dan listrik,” katanya.

Wahyuddin menambahkan, penyebab terjadinya penurunan angka kemiskinan di Aceh merupakan bukti bahwa program pemerintah dalam upaya pengentasan kemiskinan di negeri “serambi mekkah” tersebut selama ini sudah mulai menunjukkan hasil, apalagi begitu banyak program dengan menghabiskan biaya yang sangat besar.

“Kemudian angka pengangguran kita turun dibandingkan Agustus 2018 dengan Februari 2019, berarti sebagian orang sudah mulai kerja. Kalau sudah bekerja mendapatkan penghasilan dan otomatis membantu rumah tangga mereka,” katanya.

Wahyuddin mengharapkan pemerintah dapat melanjutkan program yang ada pada semester dua 2018 yakni mulai September. Namun katanya program tersebut harus tepat sasaran, jika tidak maka angka pengangguran yang cukup tinggi di Aceh tersebut sulit terjadi penurunan.

“Kenyataannya sekarang kepala desa (di Aceh) itu sulit mengeluarkan orang yang sudah dalam daftar (penerima bantuan program pengentasan kemiskinan), yang sebenarnya sudah tidak lagi masuk kategori miskin. Mereka masih saja mendapatkan bantuan program pengentasan kemiskinan padahal tidak berhak lagi,” katanya.